Setelah beberapa waktu lalu Tim Penilai Nasional (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI melakukan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, tim TPI sambangi UPT Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu. Kedatangan TPI yang dipimpin oleh M.Rusli Basri ini didampingi juga oleh Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy F Sianturi.
Pihak TPI langsung berkeliling area Lapas dan rutan untuk melihat berbagai sarana dan prasarana serta layanan inovasi sebagai bentuk perubahan peningkatan layanan agar semakin prima dalam melayani masyarakat. Terkait hal ini, Kepala Kemenkumham Bengkulu Erfan melalui Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu Rudi Fernando Sianturi mengatakan, sebelumnya ada sebanyak 10 UPT Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu yang telah diserahkan dalam penilaian tersebut. Hanya saja, ada delapan yang diterima. Dari delapan tersebut yang dinilai dalam pemaparan Dirjen Pemasyarakatan ada tujuh UPT Pemasyarakatan yang layak diusulkan.
“Kita kanwil sudah melakukan penilaian ada sebanyak 10 UPT, namun hanya delapan yang layak ke diserahkan ke dirjen yakni Lapas Bengkulu Kelas IIA, Lapas Curup, Lapas Argamakmur, Rutan Bengkulu, Bapas Bengkulu, Rupbasan Bengkulu, Lapas Perempuan Bengkulu dan LPKA Bengkulu. Kemudian tim TPI ini turun ke Bengkulu melakukan Desk Evaluasi, ternyata hanya tujuh yang lulus karena Lapas Argamakmur tidak masuk. Ketujuh ini akan diserahkan menjadi penilaian ke Menpan RB,” terangnya Minggu (29/5).
Harapannya dengan kunjungan ke beberapa UPT Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu ini, dapat melaju ke tahap selanjutnya yaitu Desk Evaluasi bersama Tim Penilai Nasional (TPN) KemenpanRB.
“Fokus kita yakni Wilayah Bebas Korupsi setelah itu baru menuju ke WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Mudah mudahan ini, dapat semua penilaian nya. Kita mengajak masyarakat agar dapat mendukung upaya kami ini,” tambahnya.
Lanjut mantan Kalapas Kelas IIA Pematang Siantar ini, pihaknya tentu optimis meraih WBK lantaran saat ini perubahan sarana dan prasarana maupun pelayanan, hingga infrastruktur yang ada sudah sangat jauh berkembang dari sebelumnya. Rudi meminta agar petugas maupun pejabat jajaran UPT pemasyarakatan juga merubah mindset terus berkembang dalam mendukung zona integritas WBK dan WBBM nantinya.
“Dalam penilaian ini yang perlu sarana prasarana dan juga pelayanan, mudah dan tidak dipungut biaya itu semua pelayanan maupun di lapas, rutan dan lain lain harus diterapkan. Selain itu petugas maupun pejabatnya harus merubah mindset agar terus berinovasi. Tentunya kami optimis, paling tidak ada yang mewakili. Kalau dilihat tentunya sekarang sudah banyak perubahan baik dari sarana dan juga pelayanan, maka kami sangat optimis sekali,” sampainya.
