Coverpublik.com – Berakhirnya Jabatan Sekda Bengkulu Utara yang kabarnya habis pada bulan September tahun 2022 ini, membuat Pemerintah Daerah harus mengadakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 15 tahun 2019.
Namun sayangnya, selain anggaran kegiatan penerimaan CPNS dan PPPK di Nolkan untuk APBD-P pada Instansi BKPSDM Bengkulu Utara, kabarnya untuk anggaran kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Bengkulu Utara juga di Nolkan. Entah apa penyebabnya hingga anggaran kegiatan untuk penerimaan CPNS dan PPPK serta anggaran seleksi JPT tersebut di Nol kan.
Dimana Informasi yang dihimpun awak media ini, didalam anggaran kegiatan untuk seleksi JPT yang di Nolkan tersebut terdapat diantaranya terdapat belanja pegawai (Honorium Tim pelaksana kegiatan), belanja barang dan jasa diantaranya (Belanja Jasa Assesment, Belanja Perjalanan dinas).
Dilansir dari Kilasbengkulu.Com, bahwasanya Kepala BKPSDM Bengkulu Utara mengatakan bahwa jabatan Sekda Bengkulu Utara berakhir pada bulan September ini. Bahkan Setyo Budi Raharjo mengungkapkan untuk mengadakan proses pengisian JPT tersebut memerlukan anggaran namun sampai saat ini anggaran belum ada.
“Jika tidak Salah, jabatan Dr.H. Haryadi, MM, M.Si, sebagai Sekda kabupaten Bengkulu Utara, berakhir pada bulan September tahun 2022 ini. Hingga hari ini, jum’at (9/9), belum ada penjelasan atau instruksi dari Kepala daerah (Bupati red), terkait proses pergantian jabatan pimpinan tinggi (Sekda) Bengkulu Utara, sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk melaksanakan proses sesuai dengan Permenpan RB Nomor 15 tahun 2019, tersebut tentu pihak kita memerlukan anggaran, hingga saat ini pula anggarannya belum ada,” tegas Drs. H. Setyo Budi Raharjo.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Bengkulu Utara,Drs Setyo Budi raharjo dikonfirmasi awak media ini melalui via WhatsApp mengatakan bahwa ada kegiatan hingga bulan Desember di Nol kan.
“Nanti ada kegiatan yang harus dilaksanakan sampai bulan Desember tidak ada anggarannya. Yang penting kami menyediakan,menganggarkan itu dan kami sampaikan ke pihak dewan. Masalah di nolkan kami tidak tahu,” singkat Setyo Budi.
Hingga berita ini diterbitkan Bupati Ir. Mian belum bisa dimintai klarifikasi. Bahkan nomor awak media ini masih di Blokir oleh Bupati Ir. Mian. (Ags/Eren)
