Dprd Lebong gelar rapat pembahasan KUA-PPAS , Komisi 1 mendominasi disusul komisi II

DPRD LEBONG

Lebong , Coverpublik.com – memasuki hari ke 3 pelaksanaan rapat pembahasan kebijakan umum Apbd – Plafon Prioritas Anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023 kegiatan masih didominasi oleh komisi 1 dengan jumlah kegiatan terbanyak melaksanakan rapat pembahsan bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerjanya.

Berdasarkan pantauan awak media portalbermano.com kamis 21 Juli 2022 Komisi sudah 9 kali melaksanakan rapat pembahasan KUA-PPAS dengan Mitra kerjanya dari jajaran pemerintah daerah kabupaten Lebong dan hari ini rapat pembahasan KUA-PPAS dibahas bersama Satpol PP dan Bakesbangpol serta dijadwalkan juga dengan Inspektorat, Hingga Pukul 16 27 WIB rapat masih berjalan antara Komisi 1 dengan Bakesbangpol.

Sementara Komisi II kemarin dan hari ini terpantau menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS tahun 2023  dengan mitra kerja mereka dari  DP3p2AKB dan Dinas Sosial serta Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Diwawancarai awak media ini , Reko haryanto S.sos,M.si  Kepala dinas PMD seusai mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS bersama Komisi II menyampaikan Afresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran pimpinan dan anggota komisi II yang sudah memberikan saran dan masukan kepada Dinas PMD , Dimana saran dan masukan yang diberikan dirasakan sangat bermanfa’at untuk membangun kabupaten Lebong menuju kabupaten yang bahagia dan sejahtera.

“saya ucapkan terimakasi dan afresiasi yang setingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi II dprd kabupaten lebong yang telah memberikan saran dan masukkan kepada kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang baru saja dimekar kan menjadi satuan kerja organisasi perangkat daerah (OPD) tersendiri, dimana sebelum ini DPMD dilebur menjadi satu dengan dinas social,” Jelas Reko.

Ditambahkan oleh Reko, sebagai unit satuan kerja yang baru, DPMD tentu banyak hal-hal  yang yang berhubungan dengan tugas pokok dan pungsi DPMD  yang mendesak dan perlu untuk segera di selesaikan, Apalagi sebagai organisasi yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan, Seperti rencana pemilihan kepala desa serta lain sebagainya yang sudah menanti untuk segera diselesaikan . tutup Reko.