Cover Publik.com – Setelah melakukan Rapat Koordinasi Internalisasi Kebijakan Urusan Administrasi Penduduk ( Adminduk ) Ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah secara virtual bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri RI beberapa hari yang lalu (16/5), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil ) Provinsi Bengkulu melaksanakan Diskusi bersama Forum Dinas Dukcapil Se – Provinsi Bengkulu yang digelar di Kabupaten Kaur, Kamis ( 25/5/2023 ).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Ir. H. Herwan, M. Si yang dihadiri oleh Kepala Dinas Dukcapil beserta Sekdin, Kabid dan Staf Se – Provinsi Bengkulu. Acara tersebut digelar di Aula lantai III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
Dalam kesempatan ini Asisten III mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi permasalahan atau kendala yang terjadi saat ini di Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur dalam bekerja melayani masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E – KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan juga Kartu Identitas Anak (KIA).
” Kami menyadari bahwa pelayanan di Dinas Dukcapil saat ini belum sepenuhnya maksimal, itu dikarenakan adanya kendala yang terjadi saat ini seperti keterbatasan alat perekam dan pencetakan E-KTP yang sering trouble atau error, kurangnya SDM dan kendala yang paling utama adalah tidak ada Dana Alokasi Khusus ( DAK ),” ujar Herwan.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah melaksanakan kegiatan Forum ini, beliau berharap melalui Forum ini seluruh peserta dapat memberikan masukan dan saling bertukar pikiran serta mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi semua kendala dan permasalahan yang ada disetiap Dinas Dukcapil di Provinsi Bengkulu. Dan dia sangat meyakini bahwa permasalahan dan kendala yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga sama apa yang dialami oleh Dinas Dukcapil yang lain yang ada di Provinsi Bengkulu.
Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu Dr. Diah Irianti, M. Si menjelaskan beberapa point penting yang disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Teguh Setyabudi dalam Rakor secara virtual beberapa hari yang lalu.
” Point – Point tersebut nanti akan menjadi solusi untuk mengatasi semua masalah dan kendala yang ada di Dinas Dukcapil se – Provinsi Bengkulu dan point – point tersebut juga akan menjadi pendukung percepatan pencapaian target nasional urusan kependudukan dan pencatatan sipil,” ungkap Diah.
Berikut point penting yang disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI sekaligus bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada daerah Provinsi Bengkulu :
• Dirjen Dukcapil siap melakukan pendampingan jika diperlukan dalam rangka perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah untuk urusan adminduk;
• Dirjen Dukcapil kembali akan mengirimkan surat kepada Gubernur/ Bupati/ Wali Kota untuk mengalokasikan Anggaran yang cukup untuk urusan adminduk;
• Dirjen Dukcapil akan terus melakukan koordinasi dengan Dirjen Bina Bangda dalam rangka mengawal perencanaan dan penganggaran urusan adminduk, dan berusaha agar dalam pedoman penyusunan Anggaran tahun 2024 ada klausal khusus yang mengatur tentang dukungan Anggaran untuk urusan adminduk jika memungkinkan untuk dapat menentukan persentase nominal APBD untuk urusan adminduk seperti urusan pendidikan dan kesehatan;
• Mendagri juga akan menyurati Gubernur/ Bupati/ Wali Kota untuk mengalokasikan Anggaran untuk urusan adminduk.
Selain Pemerintah Pusat, Dukcapil Provinsi Bengkulu akan bersinergi dan terus membangun hubungan baik dan TAPD semaksimal mungkin dapat menjadi fasilitator bagi Dukcapil Kabupaten/ Kota salah satunya dengan keikutsertaan Dukcapil Provinsi Bengkulu dalam memberikan masukan, saran dan data pendukung pada saat pembahasan perencanaan tingkat Provinsi oleh Bappeda Provinsi.
Diakhir diskusi Diah Irianti mengajak Forum Dinas Dukcapil Se- Provinsi Bengkulu agar terus melayani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk membahagiakan masyarakat.
