Coverpublik.com – Kasus pembunuhan berencana yang menyeret eks Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo semakin membuat kisruh yang terjadi di lembaga Korps Bhayangkara yang menyebabkan berbagai kemunculan isu liar ke permukaan yaitu mafia judi, mafia narkoba dan para bekingnya yang diduga melibatkan para petinggi Polri.
Hal tersebut disoroti oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama.
“Sambo effect cukup dahsyat mengguncang Institusi Polri dengan viralnya berbagai isu skema-skema mafia yang melibatkan pejabat di tubuh Polri”, kata Haris.
Haris menyatakan isu skema mafia judi di tubuh Polri jangan menjadi alat untuk saling sandera yang dapat menghancurkan citra lembaga Polri.
“Kita sangat prihatin, isu skema mafia judi di tubuh Polri ini jangan jadi saling sandera dan alat bargaining oleh para mafia, karena ini dapat menghancurkan citra korps bhayangkara”, kata Haris.
Lebih lanjut Haris mendukung tindakan tegas Kapolri untuk menindak oknum anggota Polri apabila skema mafia judi yang viral itu sesuai fakta.
“Kami mendukung penuh sikap Kapolri Jenderal Sigit dapat tegas dan tanpa pandang bulu menindak oknum anggota Polri bila benar terbukti terlibat”, kata Haris.
Haris juga menyerukan soliditas di tubuh Polri.
“Masyarakat Indonesia mengharapkan adanya soliditas di tubuh Polri, jangan perlemah timsus bentukan Kapolri yang dapat mengaburkan kasus sambo ini”, kata Haris.
Haris juga berharap kasus Sambo dapat diselesaikan dengan menghukum seberat-beratnya tanpa saling sandera dengan berbagai isu liar.
“Timsus agar terus berjalan, jerat Sambo dan tersangka yang terlibat dengan hukuman yang seberat-beratnya. Jangan terpancing dengan isu liar yang dijadikan oleh oknum dalam menghancurkan institusi Polri. Karena situasi sekarang dengan berbagai isu liar ibarat mencari tikus dengan cara bakar lumbung padinya”, jelas Haris.
Haris juga berharap kepada Presiden Joko Widodo turun tangan selesaikan persoalan internal Polri dengan bentuk tim khusus di luar Polri.
“Kami berharap Presiden Joko Widodo dapat turun langsung dengan bentuk tim khusus dengan anggotanya berasal dari luar institusi Polri dalam mengatasi berbagai isu liar dari efek kasus sambo ini”, kata Haris.
Haris menjelaskan tim khusus bentukan Presiden Joko Widodo sudah menjadi urgensi dalam menjaga marwah pemerintahan.
“Tim khusus bentukan Presiden Jokowi sangat urgen karena efek sambo ini jadi seperti saling sandera antar kelompok di tubuh Polri dan mencoba memperlemah timsus bentukan Kapolri, sehingga timsus bentukan Presiden selain nantinya dapat mensupervisi timsus Kapolri yang sudah ada juga dapat melakukan penataan internal dalam memperbaiki citra Institusi Polri yang semakin suram efek kasus Sambo ini”, jelas Haris.
Selain itu, jika Presiden tidak responsif atas persoalan efek kasus Sambo akan berdampak pada stigma pemerintahan.
“Efek kasus Sambo ini bukan saja dapat merusak citra Polri namun juga kepercayaan publik internasional akan menstigma Indonesia sebagai negara gagal karena penegakan hukum yang hancur lebur.”, pungkas Haris.
