Coverpublik.com,Bengkulu – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Perkumpulan Masyarakat (FPM) desa penyangga perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, telah lama mengalami penderitaan akibat konflik agraria yang terjadi di daerah mereka. Dengan tanah mereka yang diambil alih oleh perkebunan kelapa sawit, masyarakat setempat merasa terpinggirkan dan hidup dalam kemiskinan yang memprihatinkan.
Tidak tinggal diam, FPM bersama-sama menyuarakan tuntutan mereka untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada Kamis, 25 Mei, mereka menggelar aksi demonstrasi di Kantor Perwakilan DPD RI, dengan harapan agar pemerintah dapat mendengar dan memperhatikan nasib mereka.
Dalam aksi tersebut, koordinator lapangan (korlap) Nurhasan HR menyampaikan beberapa tuntutan yang diusung oleh FPM. Salah satunya adalah penyelesaian konflik agraria dengan PT Purnawira Dharma Upaya (PDU). Mereka juga meminta agar lahan PTPN VII yang terbengkalai dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemukiman dan pertanian masyarakat setempat.
Tak hanya itu, FPM juga menyoroti polemik dengan PT Bimas Raya Sawitindo terkait penggunaan lahan yang belum tuntas. Mereka menuntut agar perusahaan tersebut bertanggung jawab dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak terkait.
Tidak hanya konflik dengan perusahaan-perusahaan tersebut, FPM juga menuntut penyelesaian terkait keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) PT Agricinal. Mereka berharap agar hak-hak masyarakat dapat diakui dan dipenuhi secara adil.
Dalam aksinya, FPM juga mengingatkan pihak perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam membangun kebun plasma untuk masyarakat. Hingga saat ini, PT Agricinal belum melaksanakan hal tersebut, sehingga FPM menuntut agar perusahaan tersebut memenuhi kewajibannya.
Nurhasan juga menambahkan bahwa FPM akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat setempat. Mereka berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat mendengarkan dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi.
Aksi demonstrasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa konflik agraria di desa penyangga perkebunan sawit di Bengkulu Utara masih belum terselesaikan secara memadai. FPM berharap melalui aksi ini, suara mereka dapat didengar dan solusi yang adil dapat ditemukan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan untuk segera menanggapi tuntutan dari FPM dan menyelesaikan masalah konflik agraria yang telah berlangsung selama ini. Kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat setempat harus menjadi prioritas utama, sehingga kedamaian dapat terwujud di daerah tersebut.
Pewarta: Restu Edi
Editor: Man Saheri
