Coverpublik.com – Kepala Daerah sebagai pejabat publik wajar kalau menjadi sasaran kritikan masyarakat dan itu sebuah konsekuensi yang harus diterima.
Seperti dijelaskan Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.Med., C.NSP (Ketua Program Studi PKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu/Akademisi), kepala daerah merupakan orang yang sangat menentukan bagaimana program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat itu berhasil atau tidak dilaksanakan.
“Selama ini kita melihat pemerintah daerah belum maksimal melaksanakan program pembangunan yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, katanya. Jum’at Pagi (07/07/2023).
Selain itu kritikan masyarakat muncul, disebabkan rusaknya atau tidak berfungsinya infrastruktur dasar, seperti kondisi jalan dan jembatan yang rusak, fasilitas pendidikan fasilitas kesehatan, pasar, irigasi, dan sarana prasana dasar lainnya.
“Dalam pandangan masyarakat jika hal ini terjadi, salah satu penyebabnya karena kepala daerah dianggap tidak becus mengurus daerah”, sampainya.
Kemudian, terkait masalah rendahnya komoditi harga pertanian dan perkebunan, juga menjadi sasaran kritikan masyarakat kepada kepala daerah.
“Ditambah lagi saat ini kita sudah memasuki tahun politik yaitu Pemilu dan Pilkada, secara tidak langsung kosentrasi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan mulai berkurang, karena pasti disibukkan dengan urusan pencitraan dan memenangkan partainya”, ungkapnya.
Oleh sebab itu dengan sisa waktu masa jabatan kepala daerah yang ada sekarang, rasanya sulit untuk bisa mengoptimalkan program pembangunan di daerahnya masing – masing.
“Perlu dukungan dari semua elemen masyarakat untuk mensukseskan program Kepala Daerah nya. Bukan mengkerdilkan atau sifatnya menjatuhkan”, demikian Fahmi Lubis.
