Bengkulu Utara, CoverPublik.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan permasalahan di instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, perwakilan dari Dinas Kesehatan, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membahas berbagai temuan yang dianggap memerlukan perhatian lebih lanjut.
Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Hasdiansyah, mengatakan pihaknya tengah menunggu rekomendasi resmi dari unsur pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti hasil temuan di Dinas Kesehatan ke APH. Ia menegaskan bahwa permasalahan yang ditemukan dalam RDP ini harus segera ditangani demi menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
“Untuk saat ini, kami masih menunggu rekomendasi dari unsur pimpinan. Jika surat tersebut sudah keluar, maka kami akan melanjutkan laporan ini ke APH,” ujar Hasdiansyah, Jumat, 17 Januari 2025.
Pihaknya menilai bahwa permasalahan yang diangkat dalam rapat ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan secara internal di tingkat DPRD saja. Oleh karena itu, pelaporan kepada APH dianggap sebagai langkah yang tepat guna memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
“Hasil temuan dalam RDP tersebut akan segera dilaporkan ke APH setelah menerima surat keputusan dari unsur pimpinan DPRD. Kami tidak ingin ada dugaan penyimpangan yang dibiarkan begitu saja tanpa tindak lanjut,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam menangani permasalahan di instansi pemerintah, khususnya di sektor kesehatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Sebagai lembaga pengawas, kami memiliki tanggung jawab memastikan temuan ini diproses secara hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan dan segala sesuatunya menjadi jelas. Jangan sampai ada oknum yang bermain-main dengan kebijakan yang menyangkut pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan yang sangat krusial bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Bengkulu Utara juga berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas temuan yang ada. Hasdiansyah berharap agar proses hukum bisa berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga.
“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Kami tidak ingin ada celah bagi oknum-oknum yang mencoba menghindari tanggung jawab,” pungkasnya. (ADV)
Pewarta: Joni/Restu Edi
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
