Bengkulu, CoverPublik.com – Asisten III Pemerintah Kota Bengkulu, Tony Elfian, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendukung pembangunan nasional Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun 2024.
Kehadiran Tony Elfian mewakili Penjabat Walikota Bengkulu, Arif Gunadi. Acara tersebut berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, berlokasi di Jalan H. Adam Malik KM 8, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari upaya BPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dan instansi terkait lainnya. LHP ini meliputi evaluasi terhadap pengelolaan anggaran yang bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan nasional, sesuai dengan prioritas pemerintah.
Dalam sambutannya, perwakilan BPK menyampaikan harapan agar hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Bengkulu. “Kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya, Jumat (17/1/2025).
Tony Elfian, mewakili Penjabat Walikota, menyampaikan apresiasi kepada BPK atas kontribusinya dalam memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja pengelolaan APBD. “Kami berkomitmen untuk menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai panduan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik ke depan. Pemerintah Kota Bengkulu akan terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK ini mencakup berbagai aspek, termasuk efektivitas penggunaan anggaran, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip good governance yang mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Dengan diterimanya LHP ini, Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan APBD, terutama dalam mendukung berbagai program strategis pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bengkulu.
Acara ini turut dihadiri oleh pejabat dari Pemerintah Kota Bengkulu dan perwakilan instansi terkait lainnya, menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pewarta: Yulisman
Editor : Man Saheri
