Bengkulu, CoverPublik.com – Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Arif Gunadi, bersama Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu mengikuti peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kegiatan yang dilakukan secara virtual ini berlangsung di ruang monitoring center, Kota Bengkulu, pada Rabu (5/3/2025), dengan fokus utama pada peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) tahun 2025.
Berdasarkan capaian nilai MCP dari KPK, Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh nilai sebesar 85% pada tahun 2024. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,10% dibandingkan dengan capaian nilai MCP pada tahun 2023. Meskipun peningkatan tersebut tergolong kecil, Pemkot Bengkulu tetap mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Arif Gunadi, menekankan pentingnya evaluasi atas capaian nilai MCP tahun 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai MCP KPK pada tahun 2025 dapat lebih baik lagi, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan sistem pencegahan korupsi di daerah.
“Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, evaluasi tetap diperlukan agar kita bisa terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Arif Gunadi.
Dengan adanya peluncuran indikator IPKD 2025, diharapkan Pemerintah Kota Bengkulu dapat semakin memperkuat strategi pencegahan korupsi, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan skor MCP dengan memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.
Peluncuran indikator IPKD 2025 ini menjadi langkah strategis dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, KPK, Kemendagri, dan BPKP, diharapkan upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih optimal, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Bengkulu.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
