CoverPublik.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut positif kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang mewah.
Pernyataan ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khairil Anwar, usai menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu pada Kamis (2/1/2025).
“Kami mengapresiasi kebijakan Bapak Presiden yang menaikkan pajak untuk barang mewah menjadi 12 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak,”ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa kenaikan PPN ini merupakan langkah strategis untuk menambah kas negara tanpa membebani masyarakat kecil.
Khairil memastikan, bahwa dampak dari kebijakan ini tidak akan dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Saya kira tidak ada dampak bagi masyarakat kecil, karena kenaikan ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah, bukan kebutuhan pokok. Justru, penerimaan tambahan ini bisa digunakan untuk pembangunan dan program kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Khairil juga mengungkapkan harapannya agar penerimaan negara dari pajak yang meningkat dapat dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan di daerah, termasuk di Bengkulu. Langkah ini, menurutnya, menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, pada 31 Desember 2024, secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara guna memperkuat perekonomian.
Pengumuman ini mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu melihat kebijakan tersebut sebagai kesempatan untuk memanfaatkan tambahan anggaran yang dihasilkan guna mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menjalankan program-program yang berpihak pada masyarakat kurang mampu.
Lebih lanjut, Khairil menegaskan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan implementasi kebijakan ini.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan ini dan ikut mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Ini bukan hanya demi pembangunan nasional, tetapi juga demi kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berharap upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah mampu menciptakan sinergi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum dalam mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk Bengkulu. (Ads)
