Pengamat: Pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem Jadi Magnet Politik

Anies Baswedan Nasdem

Coverpublik.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengamati dampak politik setelah Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Ujang apa yang dilakukan NasDem menjadi sebuah magnet politik tersendiri sehingga banyak pihak yang bereaksi, termasuk partai koalisi.

“Buktinya banyak pihak termasuk partai koalisi Jokowi kebakaran jenggot dalam konteks mereka tidak menyukai apa yang dilakukan NasDem,” kata Ujang kepada Tempo, Selasa, 11 Oktober 2022.

Apa yang dilakukan NasDem, kata Ujang, merupakan strategi partai yang tentu telah diperhitungkan secara matang, termasuk mempertimbangkan risiko dikritik, diserang, atau bahkan ingin mendegradasi NasDem dan Anies.

Ujang menuturkan ada dua sikap yang ditunjukkan oleh partai koalisi pemerintahan Jokowi. Pertama, semua partai setuju mengamankan Jokowi hingga Oktober 2024. Namun kedua, ketika sudah membicarakan tentang pemilu dan pilpres, semua partai koalisi akan bergerak sendiri-sendiri.

“Jadi saya melihat apa yang di lakukan NasDem setelah itu (deklarasi capres) tidak ada masalah,” ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu. Ujang yakin Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah mengantongi izin Jokowi. “Enggak mungkin enggak perlu izin,” tutur dia.

Urusan capres, kata Ujang, tidak perlu mengekor pada pemerintah. Apa yang dilakukan NasDem, menurut dia, tidak melanggar etika berpolitik karena memang tidak ada aturan yang dilanggar. “Tidak ada kesepahaman untuk saling mendukung satu sama lain antar-sesama partai koalisi, bahkan soal koalisi itu masing-masing,” ujar Ujang.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Langkah NasDem sebagai partai koalisi pemerintah dinilai PDIP tak sesuai etika politik yang diharapkan karena Anies selama ini diketahui memiliki pandangan berbeda dari Presiden Jokowi. Etika politik yang dimaksud Hasto adalah partai pengusung Jokowi berkewajiban mendorong keberhasilan program pemerintah selama lima tahun ke depan. (GO/Tempo)