Coverpublik.com,Bengkulu – Tidak keikutsertaan cabang olahraga (cabor) tinju– di pentas Babak Prakualifikasi (BK) Pekan Olahraga Nasional (PON), ditanggapi beragam dari penggiat dan pemerhati olahraga Bengkulu.
Pasalnya, gagalnya mengikuti BK yang akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 30 Oktober 2023 itu hanya perkara finansial. Pertanyaannya– dimana fungsi pemerintah daerah sebagai pembina olahraga di daerah?
Salah seorang pemerhati olahraga di Provinsi Bengkulu, Muhammad Yunus, mengaku prihatin dengan kondisi yang mendaulat atlet tinju Bengkulu. Disisi lain atlet berjuang untuk membawa nama Bengkulu.
“Jika memang pemerintah daerah serius untuk membangun olahraga saya sangat yakin bisa. Banyak ide atau inovasi yang dapat dilakukan. Artinya, dalam membina olahraga tak hanya ketergantungan dengan duit APBD. Tetapi bisa melibatkan pihak swasta,” papar Yunus.
Dari padangannya, yang dimaksud pihak swasta, lanjut eks pengurus Pengda Pertina Bengkulu era 80-an itu, seperti perusahaan swasta nasional. Untuk Bengkulu, banyak perusahaan besar swasta. Seperti perkebunan dan pertambangan.
“Kalau itu bisa dilakukan, tentunya meringankan pemerintah di dalam membangun kemajuan olahraga di daerah ini. Pemerintah daerah dan pihak swasta bisa duduk bersama terkait kemajuan olahraga daerah,” tegas eks Ketua Umum Kadin Kota Bengkulu ini.
Perusahaan besar swasta nasional itu, tambah Yunus, biasanya punya yang namanya CSR atau corporate social responsibility. Yang punya tanggung jawab jawab sosial dan lingkungan.
“Tentu kerjasama itu sifatnya tak mengikat,” demikian Yunus.
Dibagian lain, pelaku dan penggiat olahraga Bengkulu, Hopalara, S.Pd., berpendapat bahwa masalah dana pembinaan olahraga di daerah ini, Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) dan KONI Provinsi Bengkulu harus bijak dengan persoalan ini.
“Anggarannya harus jelas. Jangan setiap mau ada gelaran event baru masukkan proposal. Tugas Cabor itu soal teknis. Bukan disuruh cari pinjaman dana. Sepertinya teman-teman pemangku kepentingan di olahraga ini perlu belajar lagi soal tugas dan fungsinya,” papar Ketua Pengprov IPSI Provinsi Bengkulu ini.
Dikonfirmasi media ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu Ika Joni Ikhwan, S.E., M.M., mengatakan untuk anggaran pra PON itu di KONI.
“Bukan di Dispora untuk pra PON dan PON itu KONI bukan Dispora,” ucapnya.
Pewarta: Yulisman
Editor: Man Saheri
