BENGKULU, CoverPublik.com – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, melayangkan kritik tajam terhadap PT Pelindo terkait pengelolaan pelabuhan di Bengkulu. Ia menilai hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil Pelindo, khususnya dalam hal pengerukan pelabuhan, yang sangat dibutuhkan guna menunjang kelancaran distribusi logistik serta aktivitas ekspor dan impor.
Menurut Teuku, ketiadaan aksi nyata dari Pelindo mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menangani persoalan penting yang menyangkut roda perekonomian daerah. Oleh sebab itu, ia mendorong agar pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada pemerintah daerah yang dinilainya lebih siap dan berkomitmen.
“Saya menyarankan agar pengelolaan pelabuhan ini diberikan kepada pemerintah daerah. Saya yakin mereka mampu. Apalagi saya sudah berkomunikasi langsung dengan asosiasi pelaku usaha, dan mereka menyatakan kesiapannya untuk terlibat,” ujar Teuku Zulkarnain kepada awak media, Kamis (10/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh dokumen penting terkait kondisi darurat pelabuhan telah disiapkan, termasuk surat pernyataan darurat. Bahkan, menurutnya, anggaran pun sudah tersedia. Namun, meskipun semua prasyarat administratif telah lengkap, tidak ada tindakan dari Pelindo di lapangan.
“Semua dokumen sudah lengkap, dana juga tersedia, tetapi tidak ada tindakan. Kita ini sedang dalam situasi mendesak. Apa lagi yang harus ditunggu?” tegasnya dengan nada kecewa.
Melihat stagnasi yang terjadi, Teuku Zulkarnain mendorong pemerintah daerah untuk mengambil alih pengelolaan pelabuhan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis, seperti asosiasi pelaku usaha lokal.
“Kalau Pelindo tidak sanggup dan tidak menunjukkan komitmen, lebih baik mundur. Pemerintah daerah harus berani ambil alih. Kita punya alat, tenaga kerja, dan dukungan dari banyak pihak. Jangan biarkan potensi daerah terhambat oleh kelalaian satu pihak,” katanya.
Persoalan ini menjadi perhatian serius karena pelabuhan memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Tak hanya legislatif, masyarakat dan pelaku usaha juga mendesak agar segera ada solusi konkret agar aktivitas ekonomi tidak terus terganggu akibat minimnya respons dari pihak pengelola pelabuhan saat ini.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
